Liputan6.com, Jakarta. Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Ministerial Conference telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat. IPEF merupakan pertemuan Tingkat Menteri antara 14 negara mitra yang telah tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) – yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia dan 28 persen perdagangan barang dan jasa secara global.
Dilansir dari web resmi Departemen Perdagangan Amerika Serikat, commerce.gov, Minggu (28/5/2023), 14 mitra Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yakni Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam mengumumkan kesimpulan substansial dari negosiasi Perjanjian Rantai Pasokan IPEF internasional.
Perjanjian yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasokan mereka melalui kegiatan kolaboratif dan tindakan individu yang diambil oleh masing-masing mitra IPEF.
Sebelumnya, pada IPEF di Tokyo, Jepang pada 23 Mei 2022, dan sejak dikeluarkannya Pernyataan Menteri IPEF pada 9 September 2022, para mitra IPEF telah bekerja secara konstruktif, termasuk melalui empat putaran negosiasi tatap muka, beberapa negosiasi antarsesi virtual pertemuan, dan berbagai pertemuan bilateral. Mitra IPEF akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk konsultasi domestik lebih lanjut dan tinjauan hukum, untuk menyiapkan teks akhir dari Perjanjian Rantai Pasokan IPEF yang diusulkan. Setelah diselesaikan, Perjanjian yang diusulkan akan tunduk pada proses domestik mitra IPEF untuk penandatanganan, diikuti dengan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
Para mitra IPEF berkomitmen untuk bekerja menuju realisasi awal kerjasama yang diharapkan berdasarkan Perjanjian Rantai Pasokan IPEF yang diusulkan, termasuk terlibat dengan bisnis dan memanfaatkan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor penting, barang-barang utama, infrastruktur fisik dan digital, transportasi, dan proyek tenaga kerja.
